Skip to content

DPRD tetapkan Raperda Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekusor Narkotika dan Raperda Pengembangan Ekonomi Kreatif

DPRD tetapkan Raperda Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekusor Narkotika dan Raperda Pengembangan Ekonomi Kreatif

 

MADIUN – Pemerintah Kota Madiun Optimalkan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika di Kota Madiun melalui Raperda Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekusor Narkotika.

 

Dengan adanya Payung Hukum yang ditetapkan oleh DPRD pada hari ini, Jumat (21/6), nantinya diharapkan korban Penyalahgunaan Narkotika di Kota Madiun dapat diminimalisir.

 

Selain Raperda tentang narkotika tersebut DPRD juga menetapkan Raperda Pengembangan Ekonomi Kreatif.

Mempunyai tujuan yang sama untuk kebaikan masyarakat Kota Madiun, Ketua DPRD Kota Madiun, Andi Raya, menyampaikan Raperda ini diharapkan dapat menopang ketahanan ekonomi Masyarakat, mewujudkan pertumbuhan ekonomi, dan mengembangkan inovasi kreatif di Kota Madiun.

 

Penetapan Raperda tersebut yang dilaksanakan di Gedung Paripurna DPRD Kota Madiun didahului dengan Penyampaian Pemandangan Umum sekaligus Pendapat Akhir Fraksi-fraksi DPRD Kota madiun atas Raperda Kota Madiun tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekusor Narkotika dan Pengambilan Keputusan yang didahului dengan Penyampaian Pendapat Akhir Wali Kota Madiun atas Raperda Inisiatif DPRD tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif

Andi Raya dalam sambutannya mengatakan bahwa 2 (dua) Raperda ini sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan sebelumnya sudah dilakukan pembahasan.

 

“Hasil fasilitasi Provinsi Jawa Timur telah diterima dan telah ditindaklanjuti dengan dilakukan pembahasan antara Badan Pembentuk Peraturan Daerah (Bapemperda) dan Tim Raperda Pemerintah Kota Madiun sehingga Raperda Kota Madiun telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ungkapnya.

 

Pada kesempatan tersebut, F.Bagus Panuntun, selaku juru bicara Fraksi-fraksi DPRD Kota Madiun menyampaikan pemandangan umum sekaligus pendapat akhir dari Fraksi-fraksi DPRD yang menyatakan bahwa Raperda Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekusor Narkotika dapat diterima dan disetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) dengan beberapa catatan.

 

“Raperda ini memiliki beberapa catatan yang perlu saya sampaikan salah satunya Pemerintah Kota Madiun khususnya Bakesbangpol Kota Madiun selaku pengampu dari Raperda ini dapat memberikan pembinaan yang mendalam terkait dengan sanksi. Hal ini ditujukan agar para pengguna narkotika tidak terjerat kembali setelah melakukan rehabilitasi,” paparnya.

 

Rapat Paripurna dilanjutkan dengan agenda Pengambilan Keputusan yang didahului dengan penyampaian Pendapat Akhir Wali Kota Madiun atas RAperda Inisiatif DPRD tentang Pengembagan Ekonomi Kreatif

Pj. Wali Kota Madiun, Eddy Supriyanto, menyampaikan harapannya dengan adanya Perda tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif ini dapat menciptakan iklim ekonomi bagi Kota Madiun sehingga dapat memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi Masyarakat Kota Madiun.

 

“Kami atas nama Pemerintah Kota Madiun menerima dan menyetujui Peraturan Daerah Kota Madiun yang selanjutnya sebagai dasar pemberlakuannya akan kami sampaikan kepada Gubernur Jawa Timur untuk mendapatkan Nomer Register,” Ungkap Eddy.

 

Lebih Lanjut Eddy Supriyanto menambahkan bahwa pihaknya memberikan apresiasi atas kerjasama yang baik antara DPRD dan Pemerintah Kota Madiun atas pembahasan dan penetapan dua Raperda ini.
(PPIDsetwan)