Tujuh fraksi di DPRD Kota Madiun telah menerima dan menyetujui R-APBD 2020 untuk ditetapkan menjadi Perda. Namun, ada sejumlah catatan yang wajib dilakukan oleh eksekutif.
Fraksi PDI Perjuangan dengan juru bicaranya Sutardi memberikaan saran, diantaranya agar OPD yang ada dilingkup Pemkot Madiun dapat melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Sehingga kegiatan tersebut dapat segera dirasakan oleh masyarakat. Selain itu, terhadap program pengadaan laptop gratis bagi siswa SD dan SMP, diharapkan agar pelaksanaanya direncanakan dengan baik. Agar tidak muncul masalah dikemudian hari.
“Terkait program pemberian jaminan keselamatan kerja bagi tenaga kerja informal melalui program Siaga Kita, disarankan agar launcihingnya baru dilaksanakan apabila segala sesuatunya telah dipersiapkan secara matang. Khususnya dari sisi regulasi, sarpras dan verifikasi data kelurahan,” katanya.
Fraksi Perindo melalui jubirnya Yuliana mengatakan, struktur APBD tahun 2020 hampir defisit dengan komposisi Belanja Tidak Terduga sebesar 1 miliar. Sehingga harus menjadi perhatian serius Pemkot. Rekomendasi lainnya, Pemkot diharapkan benar-benar menjalankan program kegiatan yang telah dianggarkan secara maksimal. Dan melakukan efisiensi anggaran dengan mengurangi kegiatan-kegiatan yang bersifat seremonial.
“Dengan adanya program laptop, Pemkot diharapkan melakukan monitoring, evaluasi dan pengawasan secara continue dalam periodik tertentu sebagai wujud pengawasan terhadap realisasi kegiatan tersebut. Sehingga nantinya diharapkan tidak ada permasalahan dalam aplikasinya di lapangan,” paparnya
Fraksi Demokrat melalui Ismiati mengatakan, dengan adanya program kegiatan yang cukup banyak ditahun mendatang, diharapkan kepala daerah dapat terus mendorong dan mengevaluasi kinerja yang dilakukan oleh setiap OPD. Bahkan jika dipandang perlu menerapkan sistem reward and punishment, hal tersebut semata-mata dalam rangka memacu kinerja setiap OPD.
“Terhadap proyeksi pendapatan daerah khususnya PAD yang mengalami kenaikan, Fraksi Demokrat memberikan apresiasi,” ujarnya.
Fraksi PKB dengan jubri Yunita Alya Wijayani menyarankan agar eksekutif segera mempersiapkan Raperda tentang RDTRK sebagai tindaklanjut Perda tentang RTRW. Pun, diharapkan OPD selalu konsisten terhadap usulan program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam RKPD, KUA, PPAS dan APBD tahun 2020.
“Setelah mendapatkan persetujuan dan evaluasi Gubernur Jawa Timur, Fraksi PKB berharap agar Pemkot segera melengkapi dan menyelesaikan DPA-OPD paling lambat minggu ke tiga bulan berikutnya,” katanya.
Fraksi Gerindra dengan jubirnya Slamet menyatakan, terkait rencana program pengadaan laptop, pihaknya merekomendasikan agar dilaksanakan sebelum tahun ajaran baru 2020/2021 bergulir. Sehingga, ploting atau kebutuhan laptop yang akan diberikan kepada siswa bisa terukur.
“Kami juga merekomendasikan kepada Walikota untuk secepatnya membuat terobosan atau suatu cara guna mencegah terjadinya kebocoran pendapatan di sejumlah sektor,” katanya.
Fraksi Mantab melalui Winarko memberikan catatan, diantaranya untuk terus meningkatkan sinkronisasi antar OPD. Sehingga dalam penyusunan dan pelaksanaan program tidak tumpang tindih. “Dalam rangka memaksimalkan pertumbuhan ekonomi di Kota Madiun, Pemkot mendorong terealisasinya sistem pelayanan yang serba mudah dan cepat alias tidak berbelit-belit seperti yang sudah dicanangkan Presiden Jokowi, yakni memangkas birokrasi yang bertele-tele,” sarannya.
Fraksi PKS-PAN dengan jubirnya Subiyantara meminta agar Pemkot bisa mengoptimalkan potensi pendapatan, sehingga bisa meningkatkan PAD. Selain itu, diharapkan OPD lebih bisa mengoptimalkan perencanaan waktu, sehingga tidak akan terjadi anggaran belanja yang tidak terserap.
“Fraksi kami sangat mendukung dengan langkah-langkah kebijakan Walikota untuk mempercantik Kota Madiun. Diantaranya dengan membangun RTH dan sentra-sentra kuliner. Diharapkan langkah tersebut harus bisa dipastikan menjadikan multiplayer effect terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat dan PAD,”
