MADIUN – Perencanaan pembangunan yang tepat sasaran menjadi kebutuhan dari masing-masing daerah. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Madiun, Istono, saat membuka kegiatan rapat dengar pendapat (RDP) Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 Kota Madiun, kemarin, Rabu (24/1), di Gedung Paripurna DPRD Kota Madiun.
“Pembangunan harus besifat berkesinambungan dan berkelanjutan, tidak hanya hal itu saja, pembangunan harus melihat permasalahan-permasalahan yang muncul sehingga diharapkan dapat memberikan solusi yang efektif dan efisien melalui pemetaan dan peletakan kebijakan nantinya,” tuturnya.
Sependapat dengan Wakil Ketua DPRD, Ismail Amir, selaku narasumber ahli Universitas 17 Agustus (Untag) Surabaya, menegaskan bahwa dalam RPJPD nanti poin yang hendak dituju oleh Kota Madiun harus jelas. “Hal ini dimaksudkan agar dalam beberapa tahun ke depan, dapat terwujud poin tersebut sehingga dengan kata lain melalui RDP harus diputuskan inti dari poin tersebut,” tegasnya.
Ismail juga menambahkan ada 3 sektor yang harus diprioritaskan dalam pembangunan, yakni sosial, ekonomi dan tata kelola. “Saya juga menyoroti isu strategis nasional belum masuk dalam Ranwal RPJPD, terlebih isu strategis yang ada dirasa masih belum membumi,” kritik Dosen Untag tersebut.
Selain itu Ismail juga menyarankan untuk lebih mengembangkan UMKM yang ada di Kota Madiun. “Sebagai kota yang mengandalkan perdagangan dan jasa, maka UMKM unggulan menjadi hal serius untuk menjadi prioritas dalam pembahasan Ranwal RPJPD,” tandasnya. (PPIDSetwan)
